Kuliah Tamu: Mengubah Paradigma Aparat Pemerintah Itu Paling Penting.

Mengubah Paradigma Aparat Pemerintah Itu Paling Penting.

Bupati Dogiyai Bapak Yokus Dumupa, S.IP hadir di kampus STPMD “APMD” dan berbagi pengalaman kepada para mahasiswa STPMD “APMD” Yogyakarta dan juga bagi para tamu lainnya dari beberapa perguruan tinggi di wilayah DIY.  Dalam kegiatan Kuliah Tamu ini, Yakubus Dumupa membagikan 5 pengalaman yang tidak terlupakan selama kuliah di STPMD “APMD” Yogyakarta.  “Saya kuliah di sini selama 5 tahun  dan saya alumni STPMD “APMD” tahun 2002. Pertama, hamper semua warung disekitar kampus ini sudah saya hutangi, Kedua, semua jalan di Jogja sudah saya lalui dengan jalan kaki termasuk jalan tikus, karena saat itu saya sering kehabisan angkos. Ketiga, saya sering telat membayar uang kost dan beruntung sering dibantu oleh bapak dan ibu kost. Keemapt, Yogyakarta adalah kota yang nyaman dan aman selama saya kuliah. Disini telat membayar kost tak mengapa, mereka mengerti kiriman dari orang tua belum tiba. Kelima, sebagai mahasiswa saya sering memanfaatkan dispenisasi jelang semester baru karena terlambat kiriman. Mungkin kalau saya bukan kuliah di STPMD “APMD” saya tidak akan menyelesaikan pendidikan. tetapi bersyukur karena STPMD “APMD” berperan besar atas pencapaian saya hingga saat ini. Jika saya kuliah diperguruan tinggi lainnya, bisa saya saya dikeluarkan karena selalu telat membayar uang kuliah, tetapi STPMD “APMD” mengerti akan keadaan para mahasiswa yang dari luar daerah.

Yakobus Dumupa, SIP, “Pulang Kampus” tampil menjadi pembicara tunggal dalam kuliah Tamu  dengan tema: “Memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Pembangunan dan Pemerintahan Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat.” Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Bulan Februari Ilmiah Program Studi Ilmu pemerintahan Jenjang Sarjana STPMD “APMD” Yogyakarta.

Bupati Dogiyai: Yakobus Dumupa, S.IP

Alumni Prodi Ilmu Pemerintahan ini bercerita pengalaman pertama kali duduk sebagai Bupati yang mana pada saat pertama sebagai Bupati langsung Ia menghukum Ibunya dan pegawai lainnya karena terlambat masuk kantor (upacara). Banyak pegawai yang protes terhadap Bupati termuda di Papua itu. Mengapa tega menghukum Ibunya dengan jalan keliling kota? Yakobus menjawab “Yang saya hokum adalah pegawai saya yang terlambat, siapapun dia, saya disini adalah Bupati.” Tak ada yang berani protes lagi. Para pegawai akhirnya kian disiplin. “Mamanya sendiri saja dihukum apalagi orang lain?” kata Yakobus menirukan seorang pegawai.

Yakobus mengakui bahwa memimpin sebuah kabupaten di Papua itu tak mudah. Di satu sisi tantangan alam yang berat dimana ada distrik yang terisolasi yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat terbang kecil.  Di sisi lainnya, SDM atau pegawai pemerintah yang masih perlu ditingkatkan, ditambah budaya masyarakat umumnya yang masih menganggap Bbpati adalah segalanya. Soal hambatan di DPRD dalam menyusun APBD misalnya, bisa diatasi dengan pendekatan personal terhadap para anggota dewan.

Proses Penyerahan MoU oleh Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta Oleh Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si dengan Bupati Dogiyai oleh Yakobus Dumupa, S.IP

Kegiatan ini ditutup dengan kerjasama Tridarma antara STPMD “APMD” Yogyakarta, Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan Kabupaten Dogiayai. Selasa (19/2).

DISKUSI DESA

REFLEKSI TERHADAP DESA
SETELAH LIMA TAHUN DIBERLAKUKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Dalam rangkaian kegiatan Februari ilmiah Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta pada hari Selasa, 12 Feburai 2019 di Gedung M. Soetopo kampus desa STPMD “APMD”, diadakan diskusi tentang desa dengan fokus pengelolaan BUMDes dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Diskusi mengundang dua kepala desa yaitu Dra. Ani Widayani, MIP, Lurah Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipura Kabupaten Bantul dan Marjana, Kepala Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul.


Proses Diskusi Desa di ruang M.Soetopo STPMD “APMD” Yogyakarta

BUMDes hanya salah satu dari usaha mengatasi  persoalan kelangkaan air melalui PAMDesa Karangrejek, sehingga desa tersebut tak kekurangan air walaupun musim kemarau. Kapasitas PAMDEsa 20 liter perdetik mampu mencukupkan kebutuhan warga Karangrejek bahkan desa tetangga. BUMDes  dengan usaha andalam PAM mampu meraih pendapatan Rp. 700 juta per tahun. Dari pendapatan BUMDes tersebut 20 persen disumbangkan bagi pendapatan asli desa. Sedangkan 40 persen dari pendapatn BUMDes untuk kegiatan operasional. Adapun  lima persen  dialokasikan untuk dana pendidikan  bagi keluarga tidak mampu. Anak-anak dari  keluarga tidak mampu dari jenjang SD sampai SMA/SMK  dibantu  berbagai kebutuhan penunjang sekolah siswa dalam bentuk sepatu, tas, seragam, kebutuhan uang sekolah. Sedangkan lima persen lainnya dari pendapatan BUMDes di Desa Karangrejek diperuntukkan bagi dana sosial antar pasien warga desa ke RS. Grasia, dana BPJS bagi warga desa tak terlindungi dari program pemerintah dan lingkungan tempat kerja. Dinamika pengelolaan BUMDes tentu ada suka dukanya, namun itu semua dengan pendekatan aturan yang tertuang dalam AD/ART  disertai dengan kepemimpinan yang menekankan pada kearifan persoalan BUMDes dapat teratasi, seperti diungkapkan Marjana Lurah Desa Karangrejek.

Penyelenggaraan pemerintahan desa sejak diberlakukan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menarik untuk dikaji. Tidak hanya isu kekinian, seperti  Lurah Desa yang diusulkan pada golongan ruang gaji II/a seperti ASN, meskipun banyak menimbulkan pro kontra karena justru menurunkan pendapatan perangkat desa. Dominasi BPD dan melemahnya LPMD dalam kelembagaan desa juga menjadi sorotan. Peningkatan kualitas SDM desa dengan sistem ujian yang melibatkan pihak ketiga juga menjadi perbincangan hangat. Struktur organisasi desa yang meletakkan kepala urusan dengan beban yang lebih namun remunerasi dipandang perlu ditingkatkan, karena kepala seksi ibarat kepala Dinas pada pemerintah kabupaten dan Kepala urusan ibarat kepala bagian dilingkungan sekretariat daerah. Daya kritis peserta  muncul terhadap persoalan itu. Berbagai isu dantanggapan peserta didiskusi diurai dengan baik oleh Dra. Ani Widayani, MIP, untuk mendudukan persoalan desa secara proporsional.


Penyerahan Cindramata Oleh Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta Bpk. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si kepada para Narasumber Diskusi Desa

Kata kunci pengelolaan BUMDes dan penyelenggaraan pemerintahan desa bahwa  kesejahteraan rakyat dan hadirnya negara terhadap pemerintahan desa perlu dikawal dengan prinsip  demokrasi dan desentralisasi  yang mecakup aspek politik, administrasi, dan hukum  agar jebakan sentralisasi dan patrimonial tak terjadi. Prinsip ini penting diwujudkan agar  negara hadir pada berbagai tingkat yaitu kabupaten, provinsi, dan pusat memainkan  fasilitasi dan bukan intervensi.

KUNJUNGAN STUDI KE KPU DIY

KUNJUNGAN STUDI KE KPU DIY MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STPMD “APMD” YOGYAKARTA

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta melakukan kunjungan studi ke KPU DIY pada hari Senin (10/12). Kunjungan tersebut adalah bagian dari pengayaan pembelajaran tentang tata kelola pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu. Sebanyak 60 mahasiswa peserta mata kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu diterima langsung oleh Ketua KPU DIY Bapak Hamdan Kurniawan yang didampingi komisioner KPU lainnya, Moch, Zaenuri Ichsan dan Achmad Sidqi.

Dalam kenjungan ini, Ketua KPU DIY memaparkan tentang sejarah dan metamorfosis kelembagaan penyelenggaraan pemilu, kewenangan beserta tugas dan fungsi, serta tantangan yang dihadapi oleh KPU terutama terkait dengan perubahan pemilu serentak pada tahun 2019 mendatang. Pemaparan lainnya dari Ketua KPU DIY juga membahas tentang tantangan mendasar penyelenggaraan pemilu yakni terkait menjaga perinsip independensi dan integritas.

Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” bersama Ketua KPU DIY dan dosen pengampu

Didampingi dosen pengampu Fatih Gama Abisosno, para mahasiswa menyampaikan sejumlah pertanyaan terkai dengan tantangan penegakan integritas penyelenggaraan pemilu hingga kelevel desa, persoalan bagaimana mengatasi indikasi kecurangan, masalahDPT, persoalan kandindat yang menjadi ranah KPU yaitu penetapan calon legislatif serta persoalan teknis penyelenggaraan pemilu seperti distribusi logistik hingga rekapitulasi suara.

Diskusi mahasiswa dengan Ketua KPU DIY

Dalam forum diskusi tersebut, KPU DIY juga mensosialisasikan perlunya mahasiswa luar daerah untuk mengurus form A5 agar dapat melangsungkan hak pilihnya di kota tempat studi. KPU menyatakan, dengan sistem data pemilih saat ini, para mahasiswa sangat dimudahkan karena mahasiswa tidak perlu mengurus form A5 di daerah asalnya namun dapat mengurus A5 di daerah yang dituju. “Syaratnya, asal sudah melakukan perekaman KTP-Elektronik dan sudah masuk DPT,” kata Hamdan.

Dipenghujung acara, para mahasiswa menyatakan perlunya forum-forum diskusi diluar kelas seperti kegiatan ini, untuk memperkaya pembelajaran mahasiswa. Dengan kegiatan ini mahasiswa dapat secara langsung belajar dari sumber-sumber yang kompeten.

IDEOLOGI BERDESA

Oleh: Dr. Sutoro Eko

Menulis buku tentang desa tidak harus kerasukan kata-kata bahasa Belanda yang sudah usang. Bukan hanya usang, kata-kata bahasa Belanda sungguh mengawetkan isolasi dan penindasan atas desa. Serupa tapi tak sama, mengutamakan diskursus proyek dana desa tanpa hakekat desa, hanya memberi gula, karbohidrat dan lemak yang pelan-pelan membunuh desa. Dengan begitu diskursus hukum pemerintahan dan proyek dana desa sebenarnya meletakkan desa pada tangga martabat yang rendah.

Dr. Sutoro Eko dalam acara bedah buku “Jangan Tinggalkan Desa”

Buku “Jangan Tinggalkan Desa” karya Mas Lurah Wahyudi Anggoro Hadi (WAH) ini melampaui diskursus hukum pemerintahan dan proyek dana desa; melaju kedepan menyajikan inspirasi mikro lokal dan menantang ideologi makro nasional-global.

Secara mikro-lokal, buku ini memberi makna tentang reformasi desa melalui pendekatan politik pemerintahan.”Pendekatan budaya terlalu lama, sehingga tahun 2012 saya merebut kekuasaan tanpa politik uang, dan kemudian menggunakan otoritas untuk memaksa perubahan”, demikian ungkap Wahyudi. Di tangan Mas Wahyudi, Desa Panggungharjo berubah dari sekadar unit administratif yang menuntut kewajiban warga tetapi tidak dipercaya warga, menjadi desa baru yang melayani hak-kepentingan warga masyarakat.

Buku ini secara ideologis bicara tentang gagasan dan semangat kedaulatan desa, yang menjadi landasan “desa sebagai masa depan dunia”, karena desa memiliki air, udara bersih dan pangan. Kedaulatan bisa dicapai dengan gerakan kolaborasi, konsolidasi dan negosiasi.

Frasa ideologis “desa masa depan dunia” milik WAH, mengingatkan pada ideologi Mahatma Gandhi dan M. Hatta. Di mata Gandhi, kota adalah ciptaan kolonial yang melakukan eksploitasi desa; dan ia menegaskan: “Desa adalah masa depan India”. Bung Hatta juga punya spirit ideologis yang sering dikutip: “Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tetapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa”.

Gagasan ideologis itu disebut sebagai “utopia desa”, sebuah gagasan untuk melawan konstruksi “distopia desa” dari kaum liberal Eropa seperti John Stuart Mills. Sebaliknya pendukung “utopia desa” menjuluki dan menantang “distopia kota” sebagai produk kolonial yang telah menghisap tanah, hasil bumi dan tenaga kerja desa.

Praktik reformasi desa  yang inspiratif seperti Panggungharjo harus terus disemai, dirajut dan diperluas. Gagasan dan gerakan ideologis harus terus dihadirkan dan dikumandangkan. Dalam ruang ekonomi politik yang penuh sesak dengan kontestasi atas desa hari ini, politik representasi yang menghadirkan kembali daulat desa merupakan keniscayaan masa depan.

Mengapa? Desa adalah tradisi Asia.  Desa Asia tetap bertahan meski menghadapi gempuran orientalisme, kolonialisasi, modernisasi, rural development, community development, dan neoliberalisasi. Meski bertahan, jiwa raga desa dalam kondisi sakit, yang tidak  mati tetapi juga tidak sehat dan kokoh.

Mari belajar ke India dan China. Dekolonisasi desa India terhenti karena Gandhi keburu wafat. Dekolonisasi  digantikan dengan modernisasi desa oleh Nehrudan anaknya Indira Gandhi. Daulat desa mengalami kelumpuhan. Di era baru, gagasan, politik pengetahuan dan gerakan representasi desa dihadirkan kembali. Dengan batu landasan desa, India hadir laksana gajah yang besar dan kokoh.

Desa China lebih revolusioner yang membuat negeri ini menjadi naga. Ada empat gelombang sejarah desa China. Pertama, desa sebagai situs feodalisme, despotisme dan komunalisme. Ini yang disebut KarlMarx (1865) sebagai kebodohan kehidupan pedesaan yang statis. Kedua, desa sebagai situs kolonialisasi, yakni desa dihisap oleh negara, kota dan modal. Ketiga, desa sebagai situs revolusi sejak Sun tahun 1911 dan berpuncak padarevolusi “desa mengepung kota” oleh Mao yang merebut kuasa modal kaum borjuis. Keempat, desa sebagai situs demokrasi lokal dan ekspansi kapitalisme sejak Deng 1980an. Desa’ menjadi kekuatan ekonomi  dahsyat, yang disertai dengan reforma agraria dan korporasi rakyat.

Naga China mungkin sulit dicontoh Indonesia, dan niscaya gajah India bisa menjadi contoh relevan.

Kerjasama STPMD “APMD” YOGYAKARTA dengan KUPTM Kualalumpur

Kerjasama Internasional

STPMD “APMD” YOGYAKARTA dengan

KUPTM Kualalumpur

Kerjasama Internasional perguruan tinggi menjadi langkah nyata dalam meningkatkan produktivitas, evisiensi, inovasi dan mutu suatu perguruan tinggi. Dalam perkembangan masa kini, kerjasama perguruan tinggi dengan pihak-pihak lain menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Oleh karena itu, STPMD “APMD” Yogyakarta terus mengembangkan diri sesuai dengan dinamika yang berkembang saat ini yaitu melalui kerjasama dengan berbagai elemen, salah satunya adalah perguruan tinggi di luar negeri.

Penandatanganan Letter of Intent (LoI) oleh Prof. Datu Dr. Mohamad Nasir Bin Hj. Saludin dari KUPTM dan Bapak Habib Muhsin, S.Sos, M.Si, Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta

Pada tanggal 12 April 2018 STPMD “APMD” Yogyakarta dengan Kolej Universiti Poly-Tech Mara (KUPTM) melakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI) di kampus KUPTM Kualalumpur Malaysia. Dalam penandatanganan Letter of Intent (LoI) ini STPMD “APMD” Yogyakarta diwakili langsung oleh Ketua STPMD “APMD” oleh Bapak Habib Muhsin, S.Sos, M.Si, dan pihak KUPTM di wakili oleh Prof. Datu Dr. Mohamad Nasir Bin Hj. Saludin, selaku Deputy Vice Chancellor Student Development and Campus Lifestyle.

Dalam kerjasama ini, STPMD “APMD” Yogyakarta dan KUPTM menyepakati kerjasama pada bidang pendidikan dan pengajaran, pertukaran materi pembelajaran, pertukaran pelajar dan dosen, penelitian bersama, dan publikasi bersama. Melalui kerjasama ini diharapkan kedua belah pihak mampu mengembangkan berbagai inovasi dalam pengembangan keilmua sesuai dengan bidang-bidang keahlian pada masing-masing lembaga.

Pemateri Diskusi : Dr. Widodo Triputro, MM, M.Si, Dr. Yuni Satia Rahayu, M.A, Drs. Oelin Marliantoro, M.Si, dan Gregorius Sahdan, S.IP, M.A. Moderator: Dr. Sharifah Syahirah Binti Syeh Sheikh

Bersamaan dengan penandatangan Letter of Intent (LoI) antara STPMD “APMD” dengan KUPTM, juga dalam waktu yang bersamaan diselenggarakan diskusi bersama yang mengangkat tema: Social Development, Politic and Indonesia Governance). Yang menjadi pemateri yaitu: Dr. Widodo Triputro, MM, M.Si, Direktur Pascasarjana STPMD “APMD”; Dr. Yuni Satia Rahayu, M.A, Dosen Pascasarjana dan Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”; Drs. Oelin Marliantoro, M.Si, Ketua Program Studi Ilmu Sosiatri STPMD “APMD”;  dan Gregorius Sahdan, S.IP, M.A, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”. Hadir sebagai moderator dari KUPTM yaitu: Dr. Sharifah Syahirah Binti Syeh Sheikh.

Kegiatan ini diakhiri dengan foto bersama.