Peraturan desa (perdes) merupakan salah satu produk hukum dari aras desa. Seyogyanya, perdes menjadi “senjata” dan alat bagi pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam pengaturan pembangunan desa. Realitasnya, tidak semua desa dapat efektif  memanfaatkan perdes, bahkan belum semua desa sukses menyusun peraturan desa, salah satunya Desa Melikan, Wedi, Klaten. Kesulitan penyusunan perdes ini terutama berkaitan dengan hal teknis, persiapan, dan sosialisasi  kepada pihak stakeholders desa yang terlibat. Terlebih lagi, belum semua elemen masyarakat memahami arti penting peraturan desa.

Maka, pada 18 Maret 2023, bertempat di balai Desa Melikan, diadakan sosialisasi persiapan pembuatan perdes dan pengembangan potensi Desa Melikan. Kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan tentang esensi penting dari peraturan desa, baik itu bagi pemerintah Desa Melikan, dan semua lapisan masyarakat Desa Melikan. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri sekitar lima puluh peserta yang terdiri dari perwakilan RT/RW, perwakilan organisasi pemuda, kelompok pemuda, BumDes, BPD, dan tokoh masyarakat lainnya. Masyarakat sangat antusias menyimak penjelasan pengantar sosialisasi yang disampaikan oleh Drs. Sumarjono, M.Si., R.Y. Gembong Rahmadi, S.H., M.Hum, dan Utamu Sulistyana, SP.,M.P..

Pendampingan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan Praktik IPTEK pengabdian kepada masyarakat dalam rentang waktu selama tiga bulan. Pendampingan ini sekaligus sebagai salah satu langkah kongkret implementasi visi institusi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yakni Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang konsisten dan terpercaya sebagai pelopor pembangunan masyarakat desa.(RA)