Sehubungan dengan diterapkannya kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka diperlukan kesigapan dan kontekstualisasi sesuai dengan visi dan misi lembaga. Tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi kemungkinan masalah yang menghambat implementasi kurikulum, melakukan sosialisasi, workshop dan bimbingan teknis kepada mahasiswa,dosen dan tenaga pendidik di program studi Ilmu Pemerintahan, agar dapat melaksanakan kurikulum dan monitoring. Tampaknya masih banyak civitas akademika program studi yang belum sepenuhnya paham dengan mekanisme format MBKM ini, sehingga perlu sosialisasi yang intens kepada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga pendidik. Hal ini terkait dengan perencanaan proses pembelajaran mahasiswa di setiap semester sejak awal perkuliahan. Dalam penyusunan Kartu Rencana Studi (KRS), baik dosen pembimbing akademik maupun mahasiswa harus paham mekanisme dari kurikulum 2021 ini. Mulai semester gasal tahun akademik 2021/2022 kurikulum 2021 ini sudah diberlakukan.

Dengan adanya momentum perubahan kurikulum 2021, hal ini memberikan kita banyak pembelajaran perubahan untuk kemajuan. Kita semua menyadari bahwa kekuatan civitas akademica program studi pada saat itu luar biasa kompak dan solid. Tidak mudah menyatukan seluruh civitas akademica dalam diskusi panjang dan melelahkan untuk membahas kurikulum program studi. Pengurus Program Studi Ilmu Pemerintahan mengapresiasi kepada para dosen, mahasiswa dan tenaga pendisik untuk  kerja keras tersebut. Dr.Sutoro Eko Yunanto selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa dalam diskusi dengan para dosen berkata :

“Kita harus optimis, sesuai dengan semangat posmo itu. Kita punya kekuatan. Apapunlah, entah itu raw material kita yang terbatas, kemudian mungkin doa, dana, orang, alat, yang terbatas, tapi kita harus meletakkan bahwa kita punya kekuatan, kita punya banyak hal untuk kita lepas landas. Kita harus berubah. Jadi, momentumnya disitu. Kita harus berubah. Kita menyelenggarakan diskusi yang panjang, kalau soal rapat kita sudah sering, kita rapatkan 6 kali, diskusinya satu kali. Jadi harus sama kalau rapat 6 kali, diskusinya juga 6 kali. Kalau diskusinya 6 kali, rapatnya juga 6 kali. Rapat itu adalah exercising power, tapi kalau diskusi itu adalah exercising knowledge. Jadi kalau diskusi berguna untuk memperkuat misi, terutama misi-misi keilmuan.”

Inti yang disampaikan Sutoro ialah kurikulum harus diletakkan pada kepentingan APMD. Ringkasnya  kita sedang membangun  kurikulum Merdeka APMD. Secara faktual program studi ilmu pemerintahan, jumlah mahasiswanya paling banyak, kekuatannya banyak, tapi berarti masalahnya juga bisa banyak. Tantangannya ialah   membumikan Mazhab Timoho (5G) dalam pelaksanaan tridarma dosen dan mahasiswa (skripsi).

Selanjutnya Sutoro melipat diskusi dengan menekankan bahwa kita harus membajak momentum perubahan kurikulum. Salah satu catatan penting pelipatan kurikulum oleh Ketua adalah pemerintahan itu Republican government. Republican itu artinya memuliakan daulat rakyat dan harkat warga negara. Arah perubahan kurikulum program studi ilmu pemerintahan harus berfokus pada memuliakan rakyat selaku pemilik kedaulatan.Ilmu pemerintahan harus berpihak pada rakyat yang berdaulat, bukan pada elite politik

Sementara itu perlu terus menerus diupayakan untuk mempengaruhi, memenangkan cara pandang, memenangkan pengetahuan pada perguruan tinggi  lain dan yang tidak kalah penting  tetap menjaga dan meningkatkan animo calon mahasiswa baru mendaftar. Kita sebagai PTS tidak mungkin hanya mengedepankan ilmu saja, tapi ilmu juga harus jadi ‘jualan’ – hal ini sekaligus sebagai academic enterprise. Ini adalah tantangan untuk program studi ilmu pemerintahan. Selanjutnya Sutoro mengatakan, sebagai berikut :

“…..spirit yo ngelmu, kelembagaan, ya kemakmuran. Kemakmuran adalah animo. Ini yang harus berjalan secara bersama-sama. Artinya ya medan ilmu pengetahuan kita tundukkan, medan pasar ini juga wajib kita raih, ora mung asyik kita ngelmu, tapi juga bagaimana ngelmu itu kita masukkan dalam dunia pasar. Memang ada beberapa kesamaan, antara prodi ilmu pemerintahan S1 dan S2 Magister Ilmu Pemerintahan (MIP). Ada perbedaan pada sisi epistimologinya. Kalau mahasiswa S1 itu telling, understanding government, using the theory, termasuk nanti working yang berkaitan dengan governing juga. Tapi kalau S2 itu memang harus maju, naik kelas, dibanding dengan telling, dengan understanding, tapi discoursing atau menyampaikan gagasan dan seterusnya. Transforming, pilahnya sudah jelas, satu untuk semua itu artinya ilmu pemerintahan itu untuk berbagai latar belakang dan profesi yang begitu beragam, dan semua untuk satu itu ya tentunya untuk kepentingan APMD.”

Tahapan berikutnya adalah program studi ilmu pemerintahan harus berani dan siap melakukan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap implementasi kurikulum. Setelah ini masuk ke tahap continuous improvement, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap 4 tahun atau 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, serta dikaji (review) oleh pakar bidang ilmu pemerintahan. Tahap terakhir dalam peninjauan kurikulum ialah tersusunnya dokumen perubahan kurikulum prodi ilmu pemerintahan 2021. Oleh karena itu program studi ilmu pemerintahan  perlu mendokumentasikan identitas program studi, evaluasi kurikulum secara berkala dan tracer study,landasan perancangan dan pengembangan kurikulum,rumusan visi,misi,tujuan, strategi dan nilai-nilai Sekolah Tinggi,profil lulusan ,rumusan standar kompetensi lulusan, penetapan bahan kajian mata kuliah,pembentukan mata kuliah dan penentuan bobot SKS, matriks dan peta kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester (RPS),rencana implementasi hak belajar di luar prodi (terkait MBKM) dan manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum.

Masih banyak pekerjaan pasca tersusunnya kurikulum 2021 yang harus diselesaikan oleh program studi. Tentu program studi masih sangat berharap adanya dukungan dari seluruh civitas akademika, agar tugas ini bisa selesai dengan tuntas. Terima kasih untuk seluruh civitas akademik prodi ilmu pemerintahan, Unit Jaminan Mutu dan Pimpinan atas tersusunnya kurikulum 2021 (MBKM).Kurikulum 2021 dengan ciri kemerdekaan APMD menjadi ciri kita. Ilmu Pemerintahan dengan mengusung Mazhab Timoho mengembalikan kedaulatan pada rakyat. Ilmu Pemerintahan yang benar-benar merdeka haruslah berorientasi pada hajat dan kepentingan rakyat.