Yogyakarta – Permasalahan mendasar dalam birokrasi pemerintahan ialah mengubah mentalitas priyayi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berorientasi melayani atasan menjadi melayani rakyat. Belajar dari pengalaman Kota Semarang yang telah berhasil mengubah tata kelola  birokrasi, maka Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan menyelenggarakan Kuliah Umum dengan tajuk “Reformasi Birokrasi untuk Siapa?”. Penyelenggaraan acara Kuliah Umum dilakukan secara luring dan daring melalui channel Youtube STPMD “APMD. Narasumber dalam Kuliah Umum Dr. Hendrar Prihadi,S.E.,M.M Walikota Semarang, Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si Ketua STPMD “APMD” dengan moderator Minardi,S.IP,M.Sc. Kuliah Umum diselenggarakan  Kamis, 30 Juni 2022 di Ruang M. Soetopo yang dihadiri 150 mahasiswa,dosen dan 250 peserta daring via YouTube. Sambutan disampaikan oleh Bernadus Bulu Lede selaku Ketua Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan.  Kuliah Umum dibuka oleh Ade Chandra, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Ketua III  STPMD “APMD” Yogyakarta. Hadir juga steering committee dosen muda Ilmu Pemerintahan Juang Gagah Mardhika,S.IP.,M.Sos dan Putera Perdana,S.IP.,M.IP.

Dalam menyampaikan pemaparannya Walikota Semarang mengatakan bahwa untuk dapat memajukan kota Semarang, perlu menciptakan suasana di dalam BIROKRASI menjadi “BIROKREASI” yang artinya bahwa Birokrasi yang tadinya berorientasi untuk penguasa kini dirubah, agar lebih inovatif untuk melayani rakyat. Sudut pandang Kota Semarang dalam memaknai “BIROKRASI “ ialah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar  Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Walikota Semarang Dr. Hendrar Prihadi,S.E., M.M memaparkan birokrasi itu selalu menggunakan APBD untuk kepentingan para birokrat itu sendiri, seperti belanja mobil dinas untuk kepentingan pejabat, jalan-jalan pejabat, sehingga tidak ada pembangunan yang digunakan untuk kepentingan rakyat. Diawal masa menjabat sebagai Walikota Semarang Dr. Hendrar Prihadi,S.E.M.M merubah konsep relasi birokrasi dalam pembangunan yang tadinya vertikal (top down) atau mengutamakan kepentingan atasan dirubah menjadi horisontal berkomunikasi dengan rakyat. Walikota Semarang turun ke masyarakat untuk mendengarkan aspirasi rakyat secara langsung. Untuk berkomunikasi dengan rakyat langsung Walikota yang  disapa mas Hendi tersebut sering menyapa masyarakat melalui media sosial secara langsung. Keluhan-keluhan warga kota Semarang langsung dapat ditangani tanpa harus melalui proses birokrasi yang berbelit-belit.  Warga dan Pemerintah bergerak bersama dalam mengatasi permasalahan pembangunan di Kota Semarang. Hal inilah yang dibangun Mas Hendi untuk menjaga kepercayaan dan amanah Rakyat.

Berdasarkan pemaparan  Walikota Semarang tersebut, Dr. Sutoro Eko Yunanto menangkap tiga kata kunci penting belajar dari  pengalaman kota Semarang dalam melakukan reformasi birokrasi, yaitu: (1) rakyat, (2) birokrasi dan (3) trust (kepercayaan). Belajar dari pengalaman  Walikota Semarang tersebut, apabila mahasiswa ingin menjadi Kepala Daerah atau pemimpin perlu membuka kanal-kanal komunikasi, agar dapat menyerap aspirasi rakyat secara langsung, sehingga masyarakat merasakan efek kebijakan pemerintah secara langsung dan akan menimbulkan kepercayaan  rakyat.

Mas Hendi selaku Walikota Semarang sangat senang dan bahagia hadir di tengah-tengah civitas akademika Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”. Mas Hendi mengajak Ketua STPMD “APMD” Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si untuk terus bersilaturahmi dan bekerjasama antara Pemerintah Kota Semarang, agar para mahasiswa dan civitas akademika” dapat melakukan kegiatan Tridharma  Perguruan Tinggi di Kota Semarang (JGM)