(15/06/2021) Perguruan Tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridhrama dalam unsur pendidikan, penelitian dan pengabdian. Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta terus secara konsisten melaksanakan Tridharma dari pertama berdiri di tahun 1965. Dengan melaksanakan Tridharma maka sebuah Perguruan Tinggi ataupun program studi memberikan kontribusi dalam ikut memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga unsur tersebut harus secara holistik dilaksanakan dengan baik sebagai upaya keseimbangan didalam setiap Perguruan Tinggi. Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu Desa yang diharapkan memiliki kerjasama dalam berbagai bidang seperti penelitian dan pengabdian. Kaprodi Ilmu Pemerintahan Dr. Guno Tri Tjahjoko bersama empat dosen baru Minardi, S.IP, M.Sc, Condrodewi Puspitasari, S.IP., M.A, Imam Pamungkas Walton, S.IP., M.IP dan Mohamad Firdaus, S.IP., M.A melakukan kunjungan ke Desa tersebut dalam rangka silaturahmi dan upaya mengajak kerjasama.

Lurah Gari, Bapak Widodo pernah beberapa kali berkunjung ke kampus APMD dalam rangka membahas Undang-Undang Desa dan Revisi Undang-Undang Desa yang masih menjadi polemik, namun kunjungan tersebut belum secara tersurat akan melakukan sebuah kerjasama dengan APMD. Perwakilan dari Prodi IP ke Kalurahan Gari sejatinya ingin melakukan sebuah kerjasama untuk menjadikan Gari sebagai desa mitra yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Potensi yang luar biasa di Kalurahan Gari merupakan sebuah karunia Tuhan yang telah diberikan kepada desa tersebut walaupun bisa dikatakan ada sebuah permasalahan terkait letak geografis dipegunungan kapur yang kurang bersahabat dalam bidang pertanian. Potensi di Kalurahan dapat dilihat dari unsur Pemerintah Desanya yang secara Progresif mampu mempimpin desa dan mengayomi masyarakat. Kades yang memiliki inisiasi dalam membuat program kerja membuat Gari selangkah lebih maju dibandingkan desa-desa sekitar dengan membuat gebrakan Sumur Pertanian untuk mengairi lahan miliki warga Kalurahan Gari, yang selanjutnya menjadi contoh bagi desa lain.

Kebijakan dalam membuat Bumdes dengan Unit Usaha penyedia layanan internet juga merupakan langkah yang tepat dikarenakan era 4.0 seperti sudah mewajibkan bagi penduduk desa gari untuk menggunakan layanan internet. Lurah Gari juga merupakan salah satu perwakilan dari 7 Lurah dari Gunungkidul yang diikutsertakan dalam membahas revisi Undang-Undang Desa bersama Ratu Hemas. Lurah yang progresif saja tidak cukup dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa Gari, karena dalam mengurus urusan Desa tidak bisa berjalan sendiri tetapi perlu teamwork yang baik. Diskusi yang menarik dalam kunjungan dari perwakilan prodi IP ke Gari memperlihatkan bahwa ada satu permintaan dari Kalurahan Gari untuk dibuatkan sebuah metode untuk menilai kinerja dari para perangkat desa, sehingga nantinya akan ada semacam rapot untuk menjadi evalusi bersama dilingkup Kalurahan Gari. Selain itu Prodi IP juga menawarkan bentuk kerjasama dalam Pendidikan yaitu bagi perangkat desa yang tertarik untuk mengembangkan potensi secara teoritis maka Prodi IP adalah pilihannya (MF)