KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN DESA MENUJU KEMANDIRIAN

Permasalahan utama dalam tata kelola pemerintahan lokal baik itu pada level pemerintahan daerah/kota maupun pada level pemerintahan desa adalah adanya kesenjangan antara harapan warga masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dengan adanya berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah lokal. Tingginya harapan warga tidak bisa dilepaskan dengan pelaksanaan otonomi luas yang membuka ruang munculnya dinamika lokal dan pelaksanaan pilkada membuka ruang calon elit menebar asa kepada warga pemilih. Di sisi lain tata kelola pemerintahan lokal semua melakukan transformasi birokrasi ke arah good governance dalam segala bidang, utamanya pada bidang pembangunan dan pelayanan publik. Untuk itulah perlunya kreativitas dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan lokal untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi.

Buku bunga rampai Prodi Ilmu Pemerintahan ini ingin mencoba menawarkan berbagai strategi dan terobosan, serta pembaharuan dalam tata kelola pemerintahan, sehingga mampu menjawab berbagai permasalahan. Sebagian besar tulisan ini merupakan hasil penelitian para dosen, sehingga secara empirik mempunyai landasan praktis yang kuat, disamping secara konseptual mempunyai landasan teoritis yang cukup teruji. Perpaduan kerangka konseptual dengan kerangka kontekstual inilah yang menjadi satu solusi alternatif dalam penyelesaian berbagai persoalan pemerintah daerah maupun pemerintah desa.

Secara garis besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan lokal dengan semakin tingginya harapan dan tuntutan warga, maka dibutuhkan model kepemimpinan yang mampu membuka ruang bagi munculnya partisipasi warga dan inovasi serta deskresi aparat pemerintah dalam menjalankan tupoksinya, tanpa harus dibenturkan dengan regulasi yang ada. Pemanfaatan teknologi dalam mempercepat proses pelayanan publik dan mempermudah warga untuk partisipasi telah banyak dilakukan baik di level pemerintahan daerah/kota maupun juga pemerintah desa. Pelembagaan sistem partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal juga sangat dibutuhkan di era demokratisasi dan desentralisasi saat ini. Di level pemerintahan desa banyak melakukan terobosan dalam tata kelola pembangunan, terkait dengan pembangunan ekonomi seperti BUMDes menjadi icon diberbagai desa. Pemanfaatan potensi lokal baik di level kabupaten maupun desa baik itu berupa sumber daya alam, sumber daya manusia sampai nilai-nilai kearifan lokal banyak dilakukan untuk mendukung gerak dan laju perkembangan pemerintahan lokal. Semua ini berujung pada lahirnya pemerintahan lokal yang kuat, mandiri dan berorientasi kepada kesejahteraan warga masyarakat. (Dr. Supardal).

Bagi yang berminat dan ingin memiliki buku ini, bisa langsung menghubungi Sekretariat Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.