Oleh: Dr. Sutoro Eko

Menulis buku tentang desa tidak harus kerasukan kata-kata bahasa Belanda yang sudah usang. Bukan hanya usang, kata-kata bahasa Belanda sungguh mengawetkan isolasi dan penindasan atas desa. Serupa tapi tak sama, mengutamakan diskursus proyek dana desa tanpa hakekat desa, hanya memberi gula, karbohidrat dan lemak yang pelan-pelan membunuh desa. Dengan begitu diskursus hukum pemerintahan dan proyek dana desa sebenarnya meletakkan desa pada tangga martabat yang rendah.

Buku “Jangan Tinggalkan Desa” karya Mas Lurah Wahyudi Anggoro Hadi (WAH) ini melampaui diskursus hukum pemerintahan dan proyek dana desa; melaju kedepan menyajikan inspirasi mikro lokal dan menantang ideologi makro nasional-global.

Secara mikro-lokal, buku ini memberi makna tentang reformasi desa melalui pendekatan politik pemerintahan.”Pendekatan budaya terlalu lama, sehingga tahun 2012 saya merebut kekuasaan tanpa politik uang, dan kemudian menggunakan otoritas untuk memaksa perubahan”, demikian ungkap Wahyudi. Di tangan Mas Wahyudi, Desa Panggungharjo berubah dari sekadar unit administratif yang menuntut kewajiban warga tetapi tidak dipercaya warga, menjadi desa baru yang melayani hak-kepentingan warga masyarakat.

Buku ini secara ideologis bicara tentang gagasan dan semangat kedaulatan desa, yang menjadi landasan “desa sebagai masa depan dunia”, karena desa memiliki air, udara bersih dan pangan. Kedaulatan bisa dicapai dengan gerakan kolaborasi, konsolidasi dan negosiasi.

Frasa ideologis “desa masa depan dunia” milik WAH, mengingatkan pada ideologi Mahatma Gandhi dan M. Hatta. Di mata Gandhi, kota adalah ciptaan kolonial yang melakukan eksploitasi desa; dan ia menegaskan: “Desa adalah masa depan India”. Bung Hatta juga punya spirit ideologis yang sering dikutip: “Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tetapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa”.

Gagasan ideologis itu disebut sebagai “utopia desa”, sebuah gagasan untuk melawan konstruksi “distopia desa” dari kaum liberal Eropa seperti John Stuart Mills. Sebaliknya pendukung “utopia desa” menjuluki dan menantang “distopia kota” sebagai produk kolonial yang telah menghisap tanah, hasil bumi dan tenaga kerja desa.

Praktik reformasi desa  yang inspiratif seperti Panggungharjo harus terus disemai, dirajut dan diperluas. Gagasan dan gerakan ideologis harus terus dihadirkan dan dikumandangkan. Dalam ruang ekonomi politik yang penuh sesak dengan kontestasi atas desa hari ini, politik representasi yang menghadirkan kembali daulat desa merupakan keniscayaan masa depan.

Mengapa? Desa adalah tradisi Asia.  Desa Asia tetap bertahan meski menghadapi gempuran orientalisme, kolonialisasi, modernisasi, rural development, community development, dan neoliberalisasi. Meski bertahan, jiwa raga desa dalam kondisi sakit, yang tidak  mati tetapi juga tidak sehat dan kokoh.

Mari belajar ke India dan China. Dekolonisasi desa India terhenti karena Gandhi keburu wafat. Dekolonisasi  digantikan dengan modernisasi desa oleh Nehrudan anaknya Indira Gandhi. Daulat desa mengalami kelumpuhan. Di era baru, gagasan, politik pengetahuan dan gerakan representasi desa dihadirkan kembali. Dengan batu landasan desa, India hadir laksana gajah yang besar dan kokoh.

Desa China lebih revolusioner yang membuat negeri ini menjadi naga. Ada empat gelombang sejarah desa China. Pertama, desa sebagai situs feodalisme, despotisme dan komunalisme. Ini yang disebut KarlMarx (1865) sebagai kebodohan kehidupan pedesaan yang statis. Kedua, desa sebagai situs kolonialisasi, yakni desa dihisap oleh negara, kota dan modal. Ketiga, desa sebagai situs revolusi sejak Sun tahun 1911 dan berpuncak padarevolusi “desa mengepung kota” oleh Mao yang merebut kuasa modal kaum borjuis. Keempat, desa sebagai situs demokrasi lokal dan ekspansi kapitalisme sejak Deng 1980an. Desa’ menjadi kekuatan ekonomi  dahsyat, yang disertai dengan reforma agraria dan korporasi rakyat.

Naga China mungkin sulit dicontoh Indonesia, dan niscaya gajah India bisa menjadi contoh relevan.